www.fokusnasional.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah, telah menyampaikan kritik tajam terhadap usulan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengajukan agar seni mamaos dimasukkan dalam cabang lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH). Usulan ini diutarakan oleh Dedi saat membuka lomba MTQH ke-39 di Kabupaten Bandung, dan tentunya memunculkan berbagai tanggapan dari pihak-pihak terkait.
Maulana menunjukkan keprihatinannya terhadap kebijakan tersebut, menyatakan bahwa gagasan ini harus diteliti lebih dalam dan tidak bisa dilontarkan hanya berdasarkan intuisi. “Sangat penting untuk memahami konteks dan esensi sebelum membuat usulan,” jelas Maulana dalam pernyataannya setelah acara tersebut.
Dalam penjelasannya, Maulana menjelaskan perbedaan mendasar antara mamaos dan rumpaka, yang sering kali tidak dipahami dengan baik. Mamaos, yang diidentikkan dengan pertunjukan yang diiringi musik, berbeda dengan rumpaka yang tidak memiliki elemen musikal tersebut. “Penting untuk memahami hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih jauh,” tambahnya.
Pentingnya Kajian Mendalam di Balik Usulan Kebijakan
Maulana juga menekankan perlunya kajian mendalam sebelum mengusulkan sesuatu yang berkaitan dengan seni dan agama. Menurutnya, jika mamaos hanya dipandang sebagai pujian atau syair berbahasa Arab, hal tersebut masih bisa dipertimbangkan. Namun, jika sudah menyangkut pembacaan Al Quran, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
“Al Quran adalah kitab suci yang memerlukan pemahaman yang dalam, serta adab yang tinggi dalam pembacaannya. Jangan sembarangan mengusulkan hal yang berhubungan dengan kitab suci,” tegasnya. Dengan kata lain, pendekatan yang lebih akademis dan religius sangat dibutuhkan dalam konteks ini.
Maulana menambahkan, jika kebijakan itu diusulkan tanpa dasar pemahaman yang kuat, maka dapat menimbulkan kontroversi yang lebih luas. “Kebijakan yang berkaitan dengan publik tidak bisa mengandalkan insting semata,” ungkapnya lagi. Hal ini menunjukkan pentingnya standar yang tinggi dalam pembuatan kebijakan publik.
Peran Intuisi dalam Kebijakan Publik: Pro dan Kontra
Maulana juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Dedi yang mengaku bahwa banyak keputusan kebijakannya didasarkan pada intuisi. Menurut Maulana, intuisi adalah hal yang subjektif dan cocok untuk keputusan pribadi, namun tidak untuk kebijakan publik yang melibatkan banyak orang. “Keputusan publik harus berdasarkan data dan analisis yang obyektif,” tuturnya.
Dalam konteks kebijakan seni mamaos ini, Maulana berpendapat bahwa keputusan harus didasarkan pada diskusi dengan berbagai pihak yang paham mengenai bidang ini. “Hal ini agar setiap langkah yang diambil dapat berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya. Dengan kata lain, pemahaman yang lebih luas adalah kunci untuk kebijakan yang baik.
Maulana kemudian mengingatkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat seharusnya bersikap arif dan bijaksana. “Sebagai pejabat tinggi di Kemenag, mereka diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al Quran dan posisi pentingnya dalam konteks kehidupan umat Islam,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dalam institusi kemanusiaan juga diharapkan memiliki pemahaman yang mumpuni.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berbasis Penelitian
Melalui kritikan ini, diharapkan ada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan. Maulana berharap setiap kebijakan yang diambil melalui data dan penelitian yang kuat, bukan hanya berdasarkan perasaan atau intuisi. “Kami ingin jajaran pemerintahan dapat membuat keputusan yang rahmatan lil alamin,” ujarnya.
Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai seni dan tradisi juga sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan apa yang diusulkan, di mana keterlibatan publik bisa memberikan perspektif yang lebih luas. “Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan akan menciptakan keharmonisan yang lebih baik,” tuturnya.
Pada akhirnya, Maulana berharap agar semua pihak dapat lebih terbuka dan menerima masukan dari kalangan yang berkompeten. “Jangan takut untuk bertanya kepada para ahli dalam bidangnya sebelum mengeluarkan usulan,” katanya. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat.