www.fokusnasional.id – Puluhan massa dari aliansi pemuda dan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banjar. Aksi ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kota Banjar yang menjadi sorotan publik baru-baru ini.
Demonstrasi ini mencerminkan kepedulian di kalangan generasi muda mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Para pendemo menginginkan agar proses hukum lebih tegas dan tidak hanya menyentuh aspek permukaan saja.
Presiden Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa (Aksioma), Akhmad Dimyati, menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah agar Kejaksaan Negeri Banjar melanjutkan penyelidikan kasus tersebut dengan serius. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Dalam pernyataannya, Dimyati mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai pelaku utama dari kasus ini diusut tuntas. Penyelidikan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada para mantan pejabat, tetapi juga mencakup pemangku kebijakan.
Masyarakat Menuntut Keadilan dan Transparansi dalam Penanganan Kasus Korupsi
Demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (17/6/2025) ini menarik perhatian banyak pihak, terutama masyarakat yang peduli akan isu korupsi. Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta agar Kejaksaan tidak hanya fokus pada dugaan korupsi tunjangan rumah dinas untuk periode 2017-2021.
Menurut para pendemo, penting untuk menginvestigasi besaran tunjangan yang diberikan kepada pemimpin dan anggota DPRD Kota Banjar di tahun anggaran 2022. Tunjangan yang mencapai Rp 32.500.000 per bulan dianggap tidak wajar dan melukai masyarakat yang menantikan keadilan.
Dimyati mengungkapkan, “Mengapa kasus-kasus besar cenderung diabaikan? Kita harus memastikan bahwa setiap pelaku, terutama yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, dapat dimintai pertanggungjawaban.”
Keberadaan aksi ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin sadar akan pentingnya keterlibatan dalam proses pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan, terutama dalam kasus yang menyangkut dana publik.
Bentuk Tuntutan yang Lebih luas dari Sekedar Pengusutan Kasus
Langkah Aksioma untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu korupsi dinilai penting. Dalam setiap aksi protes mereka, disertakan juga informasi mengenai dampak dari kasus korupsi terhadap pembangunan daerah. Hal ini diharapkan dapat memberi kesadaran lebih luas.
Keberanian untuk bersuara di depan publik ini menunjukkan bahwa ada harapan bagi perubahan di masa depan. Di sisi lain, adanya tuntutan transparansi ini menjadi sinyal bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah yang lebih serius.
Dimyati menyerukan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas. Pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan tugas mereka dengan integritas yang tinggi,” ujarnya.
Selain itu, dalam aksi tersebut, massa turut menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan anggaran yang tidak transparan. Mereka berharap agar ke depannya, penggunaan dana publik dapat diawasi dengan lebih ketat.
Proses Hukum yang Berlanjut dan Harapan untuk Penegakan Hukum yang Kuat
Hingga saat ini, penanganan kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kota Banjar masih berlanjut. Masyarakat menunggu dengan harapan agar proses hukum ini tidak akan berhenti pada satu atau dua orang saja.
Dalam kesempatan berbeda, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjar, Akhmad Fahri, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan akan menindaklanjuti jika bukti baru ditemukan. Namun, pernyataan ini belum memuaskan para pendemo yang menuntut kejelasan lebih.
Sementara itu, Kepala Kejari Banjar, Sri Haryanto, menyampaikan bahwa proses persidangan akan segera dimulai. Dia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
Demonstrasi kali ini selain sebagai bentuk protes, juga sebagai panggilan untuk semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama mengecam segala bentuk korupsi. Mereka percaya bahwa ketidakadilan yang terjadi harus diatasi agar tidak semakin merugikan masyarakat.