www.fokusnasional.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti dampak negatif yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Meskipun kawasan ini menyuplai material tambang untuk pembangunan kota-kota besar, kondisi lingkungan dan kesejahteraan warganya ternyata sangat memprihatinkan.
Dalam forum Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama di Jakarta, Dedi mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi kesehatan masyarakat setempat. Banyak warga Parung Panjang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut sebagai akibat dari aktivitas tambang dan lalu lintas truk yang tinggi.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena mayoritas masyarakat mengalami ISPA. Infrastruktur jalannya pun dalam keadaan rusak berat, menambah kesulitan bagi warga,” tegas Dedi.
Perbaikan Infrastruktur Jalan di Parung Panjang Memerlukan Pendanaan Tinggi
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa perbaikan jalan di Parung Panjang memerlukan dana yang sangat besar, diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini tentu terasa tidak realistis jika hanya ditujukan untuk satu kecamatan, mengingat masih banyak kecamatan lain di Jawa Barat yang juga membutuhkan perhatian.
“Ini menunjukkan satu hal yang jelas. Masyarakat di sana menanggung dampak degradasi lingkungan, sementara keuntungan dari eksploitasi bahan tambang justru mengalir ke pihak-pihak tertentu,” tambahnya.
Ia menggambarkan situasi ini sebagai ketimpangan struktural yang nyata antara daerah maju dan daerah penyangga. Pendapatan daerah mungkin meningkat, namun beban sosial serta ekologis yang ditanggung oleh warga desa tidak sebanding.
Ketimpangan Antara Pembangunan Kota dan Desa yang Harus Diperhatikan Bersama
“Pembangunan tidak seharusnya hanya memikirkan kemajuan kota, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan desa. Jika tidak, perdesaan akan terus-menerus mengalami degradasi, sedangkan perkotaan terus berkembang pesat,” ujar Dedi dengan tegas.
Dalam pandangannya, penting untuk menciptakan kemitraan daerah yang adil dan penuh tanggung jawab. Dedi menekankan bahwa penataan ruang di Jawa Barat seharusnya kembali berlandaskan prinsip ekologi, agar sinergi antara desa dan kota bisa terjalin dengan baik.
“Kita harus mengedepankan kerjasama lintas wilayah yang terukur dan berbasis pada kebutuhan lingkungan. Alam harus dikembalikan sebagai penyangga kehidupan, bukan menjadi korban dari kemajuan,” pungkasnya.
Pentingnya Kesadaran Lingkungan dalam Penataan Ruang di Jawa Barat
Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan perlu ditanamkan di semua kalangan. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan hanya akan menghasilkan dampak negatif yang lebih parah di masa depan.
“Banyak daerah di Jawa Barat yang mulai merasakan dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam. Kita tidak boleh mengambil keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya,” ucap Dedi.
Program-program yang berbasis pada keberlanjutan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Dedi menambahkan bahwa solusi bagi masalah ini harus melibatkan semua pihak—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Sinergi Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pengembang untuk Masa Depan Lebih Baik
Berkolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga bisa membantu mengurangi ketimpangan yang ada.
“Dengan adanya sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan inovasi dalam pembangunan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelas Dedi.
Dia berharap, ke depan, setiap aktivitas pembangunan di Jawa Barat akan lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup warga.
